Legalitas Mendirikan Bimbingan Belajar

Bisnis mendirikan lembaga pendidikan non formal atau kursus semakin menjanjikan karena selama ini pendidikan formal tidak banyak melatih lulusannya untuk siap kerja, ditambah lagi banyak pengangguran yang membutuhkan bekal tambahan keterampilan untuk menembus dunia kerja. Ketika seseorang sudah membulatkan tekad untuk membuka kursus, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dia harus memulai? Bagaimana cara mengurus izin untuk mendirikan kursus tersebut? Apakah dia akan membentuk usaha sendiri atau bermitra dengan beberapa orang atau dengan seseorang? Bentuk usaha seperti apa yang dia inginkan?

Pada dasarnya, mendirikan lembaga pendidikan yang dikelola oleh swasta maupun negeri, baik itu berupa sekolah tinggi, sekolah kejuruan, balai pelatihan, maupun kursus-kursus, sama seperti mendirikan badan usaha atau badan hukum lainnya, yaitu akan didirikan oleh perorangan saja, ataukah akan bermitra dengan membentuk CV, yayasan, maupun PT.
Jika ingin bersolo karier maka tinggal mengajukan izin untuk mendirikan kursus tersebut ke Kementerian Pendidikan. Sedangkan jika ingin menggandeng mitra kerja, bisa membentuk PT, yayasan, atau CV. Cara pendiriannya sama dengan pendirian CV atau PT biasa, bedanya pengajuan izin usahanya tidak pada Kementerian Perindustrian melainkan pada dirjen pendidikan tinggi dan menengah (dirjen dikmenti) di Kementerian Pendidikan.
UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan melalui tiga jalur, jalur pendidikan formal, non formal, dan informal. Salah satu satuan pendidikan non formal adalah menyelenggarakan kursus.

Berdasarkan pasal 10 ayat 1 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Krusus, dinyatakan bahwa setiap penyelenggara kursus wajib memperoleh izin dari instansi yang berwenang (dalam hal ini kementerian pendidikan). Adapun syarat-syarat administratif yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut.

  1.  Mengisi formulir yang telah disediakan di kantor suku dinas dikmenti kotamadya.
  2. Melampirkan fotokopi akta notaris bagi yang berbentuk yayasan.
  3. Melampirkan fotokopi KTP baik pemilik/penyelenggara, penanggungjawab teknis edukatif.
  4. Melampirkan fotokopi ijazah bagi pemilik/penyelenggara, penanggungjawab teknis edukatif maupun tenaga pendidik.
  5. Melampirkan daftar riwayat hidup pemilik/penyelenggara dan penanggungjawab teknis edukatif.
  6. Melampirkan surat keterangan kelakuan baik pemilik/penyelenggara dari kepolisian.
  7. Melampirkan kurikulum jenis kursus yang bersangkutan.
  8. Melampirkan tata tertib kursus
  9. Melampirkan denah/peta lokasi kursus.
  10. Melampirkan pas foto pemilik/penyelenggara dan penanggungjawab teknis edukatif ukuran 4√ó6 masing-masing sebanyak 5 lembar.
  11. Melampirkan surat rekomendasi dari Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI).
  12. Melampirkan materai Rp 6.000 sebanyak satu (1) buah.
  13. Melampirkan surat keterangan domisili usaha dari kecamatan.

Jika memilih bentuk perorangan atas nama sendiri maka Anda cukup membuat keterangan domisili usaha dan memenuhi syarat-syarat tersebut di atas. Namun, jika anda memilih untuk membentuk CV, yayasan, ataupun PT bersama seorang atau sekelompok mitra bisnis, Anda harus melalui prosedur pendirian CV, yayasan, ataupun PT yang standar, baru kemudia bisa mengajukan izin-izin mengadakan kursus. Untuk memperoleh status terdaftar, prosedur yang harus dilalui adalah sebagai berikut.

  1. Persyaratan administratif dibuat lima rangkap dan masing-masing dimasukkan dalam map.
  2. Formulir yang telah diisi ditandatangani oleh pemohon berikut lampiran-lampirannya dibawa dan diserahkan ke subdinas dikmenti kotamadya setempat dalam hal ini sub dinas pendidikan luar sekolah.
  3. Berkas permohonan tersebut kemudian diteliti oleh petugas pendaftaran pada seksi pendidikan luar sekolah susku dinas dikmenti kotamadya
  4. Apabila sudah lengkap, semua persyaratan yang harus dipenuhi, petugas pendaftaran segera membuat tanda terima berkas permohonan izin kursus.
  5. Berdasarkan permohonan dan kesepakatan antara pemohon dan petugas yang terdiri dari suatu tim, akan dilakukan survei lapangan untuk mengadakan studi kelayakan terhadap permohonan tersebut.
  6. Permohonan yang memenuhi syarat baik secara teknis maupun administratif akan diberi surat tanda bukti pendaftaran kursus oleh Kepala suku dinas dikmenti kotamadya setempat.
  7. Tanda bukti pendaftaran kursus berlaku selama enam (6) bulan terhitung sejak surat tersebut ditandatangani.

Setelah dipenuhinya prosedur awal, akan dilanjutkan dengan pemberian tipe kursus yang akan diberikan oleh dikmenti, yaitu tipe A, tipe B, dan tipe C.
1) Izin tahap/tipe C berlaku 1 tahun dan akan diterbitkan oleh suku dinas dikmenti kotamadya.
2) Izin tahap/tipe B berlaku 2-3 tahun dan akan diterbitkan oleh dinas dikmenti provinsi.
3) Izin tahap/tipe A berlaku 4-5 tahun dan akan diterbitkan oleh dinas dikmenti provinsi.

Jadi, untuk memperoleh status izin tersebut maka harus memenuhi prosedur sebagai berikut.
a) Lembaga kursus pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat (diklusemas) yang telah memiliki tanda bukti pendaftaran kursus akan dimonitor secara terus menerus oleh kepala seksi PLS.
b) Lembaga kursus diklusemas yang telah melaksanakan kegiata/program pembelajaran dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama enam 96) bulan, kepala suku dinas kota/kabupaten akan memberikan izin yang berlaku selama satu (1) tahun dengan tipe C.

Pengajuan permohonan izin pendirian kursus dilakukan berdasarkan lokasi tempat usaha dari kursus yang akan didirikan. Jika berbentuk PT, CV, ataupun yayasan maka harus diajukan di tempat kedudukan dari PT, CV, ataupun yayasan tersebut.

sumber : www.hukum123.com